KATA
PENGANTAR
Puji
syukur saya ucapakan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya
saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan makalah ini. dalam
penyelesaian makalah ini. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan dengan baik
pada penulisan makalah ini sebagai salah satu tugas perkuliahan. Penulisan
makalah ini mungkin sangat jauh dari sempurna, karena masih banyak
kekurangan-kekurangan baik dari segi materi maupun dalam penyajiannya. Hal
tersebut disebabkan oleh karena kemampuan dan pengalaman penulis masih sangat
terbatas. Dan semoga dengan selesainya makalah ini dapat bermanfaat bagi para
pembaca dan teman – teman.
Penulis
banyak memperoleh masukan-masukan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu
penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sulistyoningsih
selaku dosen pengantar ekonomi pembangunan yang telah memberikan banyak ilmu
sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Sebelumnya, Penulis mohon maaf apabila
terdapat dalam penulisan kesalahan kata-kata yang kurang baik.
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL .............................................................................................. 1
KATA PENGANTAR ........................................................................................... 2
DAFTAR ISI............................................................................................................ 3
BAB I PENDAHULUAN....................................................................................... 4
...... 1.1 Latar Belakang............................................................................................. 4
...... 1.2 Rumusan Masalah........................................................................................ 4
...... 1.3 Tujuan Penulisan.......................................................................................... 4
BAB II ISI................................................................................................................. 5
...... 2.1 Perkembangan
Orientasi di Indonesia........................................................ 5/7
...... 2.2 Macam-macam
Kebijakan Ekonomi............................................................ 7/11
...... 2.3 Strategi Kebijakan Pembangunan Ekonomi................................................. 11
...... 2.4 Campur Tangan Pemerintah Secara Konstitusional..................................... 12/13
...... 2.5 Kebijaksanaan Pemerintah........................................................................... 13
BAB V PENUTUP.................................................................................................. 14
3.1. Penutup ...................................................................................................... 14
3.2. kesimpulan.................................................................................................. 14
DAFTAR PUSTAKA
BAB
I
PENDAHULUAN
1.1
Latar
belakang
Pembangunan ekonomi adalah suatu
proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan
adanya pertambahan pendudukdan disertai dengan
perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi
tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong
pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan
ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi adalah proses
kenaikankapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk
kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan
ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya
pertumbuhanekonomi
merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Perbedaan antara keduanya
adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu
adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang
dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan
hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan
dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagaisektor
perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, dan teknik.
1.2
Rumusan
Masalah
Berdasarkan
pada latar belakang diatas maka penulis mencoba membuatidentifikasi permasalahan
terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagaiberikut:
1. Perkembangan
kebijakan pembangunan ekonomi
2. Macam-macam
kebijakan ekonomi di indonesia
1.3
Tujuan
Penulisan
Supaya
mahasiswa dapat lebih memahami kebijakan pembangunan di negara kita. Diharapkan
pula makalah ini dapatmenjadi acuan belajar dalam mempelajari kebijakan ekonomi.
BAB
II
ISI
2.1
Perkembangan
Orientasi Pembangunan di Indonesia
Pemerintahan
Presiden Soekarno pada era Orde Lama dengan kebijakan-kebijakannya dianggap
rakyat Indonesia sebagai kepemimpinan yang kurang menyenangkan karena krisis
ekonomi yang sering melanda. Permasalahan ekonomi, seperti memburuknya neraca
perdagangan dan merosostnya devisa yang sebagian besar merupakan akibat dari
defisit anggaran pemerintah mendorong untuk dilaksanakan sebuah “gebrakan” baru
untuk mengatasi masalah-masalah yang melilit rakyat Indonesia tersebut yang
disebabkan kebijakan Soekarno yaitu anti-bantuan asing dan blokade terhadap
kreditor dan investor modal asing di dalam negeri.
Kebijakan-kebijakan
Soekarno pun tumbang karena banyak masyarakat yang kecewa terhadap sosialisme
ala Indonesia versi Soekarno. Bersamaan dengan runtuhnya rezim Soekarno,
hilanglah slogan “politik sebagai panglima” yang dicanangkan oleh para
pendukung rezim itu, dan muncullah slogan baru “ekonomi sebagai panglima” yang
diciptakan oleh para pembuat pendapat umum yang sebelumnya ditindas oleh rezim
tersebut (Mas’oed 1989). Pendapat umum tersebut menekankan pada kebijakan
pembangunan ekonomi oleh pimpinan Orde Baru. Strategi ekonomi Orde baru
berorientasi pada kemungkinan swasta untuk berperan aktif dalam sistem ekonomi
negara dan pemanfaatan modal asing. Sturuktur sosial-ekonomi secara radikal dan
mengabaikan modal asing yang dipegang teguh pada masa pemerintahan Soekarno
tidak lagi diterapkan, namun berubah haluan dengan mengangap ekonomi gaya
kapitalis diperlukan demi stabilisasi, rehabilitasi, dan pembangunan. Orde Baru
berdiri sebagai tonggak awal kebutuhan akan modal asing dan melonggarkan arus
investasi dan kreditor asing masuk dan berkontribusi terhadap pembangunan
ekonomi dalam negeri.
Dalam
tulisan Mochtar Mas’oed (1989) disebutkan bahwa kebijakan pemerintah Orde Baru
dibuat dengan peraturan-peraturan dalam rangka mengubah tata cara pengelolan
ekonomi Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut antara lain kebijaksanaan
fiskal yang mengatur pemotongan belanja pada APBN, perbaikan pengumpulan pajak
seperti bea masuk, pajak langsung, pajak pembelian dan penjualan, penghapusan
subsidi dan penyesuaian harga. Pada kebijaksanaan moneter, diciptakan suatu
kebijaksanaan pengetatan peredaran uang, tabungan deposito untuk mengendalikan
peningkatan inflasi, penanaman modal asing, serta pengembalian
perusahaan-perusahaan yang diambil alih oleh rezim sebelumnya. Selain itu juga
kebijakan peningkatan liberalisasi perdagangan luar negeri serta debirokratisasi
dan deetatisasi. Dalam tulisan Anne Booth (1999, 121) juga disebutkan bahwa
secara historis, Orde Baru berdampak pada transformasi struktural di Indonesia
yang melibatkan beberapa jenis industralisasi; proses produk agrikultural dan
sumber daya alam, substitusi impor untuk pasar domestik, dan manufaktur ekspor labor-intensive.
Dari
penjabaran di atas bisa diringkas bahwa ada dua pendekatan dalam menstabilkan
dan membangun ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan yang dilaksanakan pada dua
era pemerintahan pemimpin yang berbeda. Kedua pendekatan tersebut adalah
“berorientasi ke luar”, yang berarti melakukan stabilisasi dan pembangunan
ekonomi Indonesia dengan memanfaatkan sumber-sumber luar negeri,
sedangkan pendekatan pengkitiknya yaitu “berorientasi ke dalam”, yang berarti
stabilisasi dan pembangunan ekonomi dengan memperkuat masyarakat bisnis
pribumi, sedangkan bantuan dan investasi asing dimanfaatkan dengan cara yang
sangat hati-hati (Mas’oed 1989, 94-95).
Kendati
kebijakan “berorientasi ke luar” yang diterapkan pada era Orde Baru bisa
dikatakan berhasil dengan indikasi peningkatan pendapatan ekspor yang mampu
mengimbangi defisit-defisit yang ada pada Orde Baru serta pencapaian salah satu
tujuan stabilisasi, yakni pengendalian inflasi dalam jangka pendek, namun
kebijakan ini juga berdampak negatif bagi sebagian rakyat Indonesia. Masalah
baru muncul, antara lain bertambahnya jumlah pengangguran dan
setengah-pengangguran masalah kebangkrutan bisnis pribumi terutama yang
menjalankan industri skala menengah dan kecil akibat tak mampu bersaing dengan
produk impor yang gencar masuk ke dalam negeri, munculnya pengusaha dukungan
negara, serta muncul berbagai macam protes dan tekanan. Ironis memang ketika
terlihat berbagai pencapaian positif dari kebijakan ekonomi yang “berorientasi
ke luar” namun dalam waktu yang sama juga menciptakan kondisi yang
memprihatinkan bagi rakyat Indonesia sendiri. Namun tak dapat dipungkiri bahwa
dalam sistem ekonomi neoliberal dewasa ini memang keterlibatan modal asing dalam
perkembangan ekonomi Indonesia tetap dibutuhkan, sehingga bisa diasumsikan
bahwa orientasi yang efektif bagi Indonesia saat ini adalah kebijakan ekonomi
“berorientasi ke luar” meskipun tidak sepenuhnya kebijakan tersebut membawa
dampak positif.
Dalam
perkembangan pembangunan ekonomi ke depannya, yaitu pasca-reformasi, selain
kebijakan “berorientasi ke luar”, industrialisasi menjadi kebijakan lain yang
harus dilaksanakan. Industrialisasi adalah langkah awal untuk membawa
perekonomian ke arah yang lebih maju. Industrialisasi bertujuan memajukan
sektor industri, sektor pertanian dan bidang-bidang lainnya, termasuk
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, kebutuhan untuk
memperbaiki infrastruktur dan pendidikan yang lebih baik juga perlu menjadi
prioritas untuk mencapai kesejahteraan rakyat.
Pada
tahun 2020, Indonesia akan menjadi negara berdaulat selama tujuh dekade, namun
masih dipertimbangkan mengalami ketertinggalan dari ekonomi yang telah maju di
Eropa Barat, Amerika Utara, dan Asia Timur Laut. Indonesia mungkin akan
melebihi Malaysia atau Thailand atau Singapura. Bahkan jika tujuan ambisius
dari rencana perkembangan tersebut tercapai (seperti yang terencanakan sebelum
terjadi crash pada 1997-1998), Indonesia akan tetap menjadi seperti dalam
standard World Bank tahun 1977, yakni sebuah negara dengan pendapatan
menengah ke bawah (Booth 1999, 134). Oleh karena itu dibutuhkan strategi baru
untuk mendukung perkembangan pembangunan ekonomi Indonesia yang benar-benar
relevan dan sempurna dengan dampak negatif seminimal mungkin demi tercapainya
kesejahteraan rakyat dan kemajuan ekonomi Indonesia di masa depan. Kebijakan
tersebut berupa perlawanan terhadap gaya Soeharto “crony capitalism” yang akan
mendorong proses reformasi ke arah pencapaian pasar yang lebih transparan,
efisien, dan impartial productive (Boesuk 1999, 166-167).
2.2
Macam-Macam
Kebijakan Ekonomi
Kebijakan ekonomi adalah beberapa peraturan atau batasan-batasan di
bidang ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tujuan dibuatnya kebijakan
ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan
masyarakat. Selain kebijakan ekonomi diperlukan juga kebijakan nonekonmi,
seperti kebijakan sosial yang menyangkut masalah pendidikan dan kesehatan.
Kebijakan ekonomi dibagi menjadi 3 macam, yaitu :
A. Kebijakan
Mikro
Kebijakan mikro adalah kebijakan
pemerintah yang ditujukan pada semua perusahaan tanpa melihat jenis kegiatan
yang dilakukan oleh atau disektor mana dan diwilayah mana perusahaan yang
bersangkutan beroperasi.
Contoh
kebijakan pemerintah :
·
Peraturan pemerintah yang mempengaruhi
pola hubungan kerja (manajer dengan para pekerja), kondisi kerja dalam
perusahaan.
·
Kebijakan kemitraan antara perusahaan
besar dan perusahaan kecil di semua sektor ekonomi.
·
Kebijakan kredit bagi perusahaan kecil
di semua sektor dan lain-lain.
·
Menetapkan harga minimum dan maksimum
untuk melindungi produsen atau konsumen.
B. Kebijakan
Meso
Kebijakan
Meso di bagi menjadi 2 arti yaitu :
1. Kebijakan
ekonomi meso dalam arti sektoral adalah kebijakan ekonomi yang khusus
ditunjukan pada sektor-sektor tertentu. Setiap departemen pemerintah
mengeluarkan kebijakan sendiri, yang bisa sama / berbeda, untuk sektornya.
Kebijakan ini mencangkup keuangan, distribusi, produksi, tata niaga, sistem
pengadaan bahan baku, ketenagakerjaan, termasuk system penggajian, investasi,
jaminan sosial bagi bekerja dan sebagainya.
2.
Kebijakan ekonomi meso dalam arti regional adalah
kebijakan ekonomi yang ditunjukan pada wilayah tertentu.
Misalnya, kebijakan industri regional dikawasan timur
Indonesia (KTI) yang menyangkup kebijakan industry regional, kebijakan
investasi regional, kebijakan fiscal regional, kebijakan pembangunan
infrastruktur regional, kebijakan pendapatan, dan pengeluaran pemerintah
daerah,kebijakan distribusi pendapatan regional, kebijakan pendapatan,
kebijakan perdagangan regional, dan sebagainya. Kebijakan ekonomi regional bisa
dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
C. Kebijakan
Makro
Kebijakan ini mencakup semua aspek
ekonomi pada tingkat nasional, misalnya kebijakan uang ketat (kebijakan
moneter). Kebijakan makro ini bisa mempengaruhi kebijakan meso (sektoral atau
regional), kebijakan mikro menjadi lebih atau kurang efektif. Instrumen yang
digunakan untuk kebijakan ekonomi makro adalah tarif pajak, jumlah pengeluaran
pemerintah melalui APBN, ketetapan pemerintah dan intervensi langsung di pasar
valuta untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang rupiah terhadap valas. (Tulus
Tambunan, 1996).
Berikut
ini contoh kebijakan makro,yaitu :
1.
Kebijakan Moneter
Kebijakan
Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat
berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang
beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan
harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Dengan kata
lain,Kebijakan moneter adalah proses di mana pemerintah, bank sentral, atau
otoritas moneter suatu negara kontrol suplai uang, ketersediaan uang, dan biaya
uang atau suku bunga untuk mencapai menetapkan tujuan berorientasi pada
pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Kebijakan Moneter bertumpu pada hubungan
antara tingkat bunga dalam suatu perekonomian, yaitu harga di mana uang yang
bisa dipinjam, dan pasokan total uang. Kebijakan moneter menggunakan berbagai
alat untuk mengontrol salah satu atau kedua, untuk mempengaruhi hasil seperti
pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dengan mata uang lainnya dan
pengangguran. Dimana mata uang adalah di bawah monopoli penerbitan, atau dimana
ada sistem diatur menerbitkan mata uang melalui bank-bank yang terkait dengan
bank sentral, otoritas moneter memiliki kemampuan untuk mengubah jumlah uang
beredar dan dengan demikian mempengaruhi tingkat suku bunga.
Kebijakan moneter dapat
digolongkan menjadi dua, yaitu :
a)
Kebijakan moneter kuantitatif
Kebijakan moneter yang bersifat
kuantitatif biasanya berupa campur tangan bank sentral secara langsung terhadap
kebijakan perbankan. Maksudnya, bank indonesia berperan sebagai regulasi dan
bertindak secara aktif dalam kegiatan pasar uang. Adapun beberapa instrumen
yang termaksud dalam kebijakan moneter keantitatif,yaitu :
1. Operasi
Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara
mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga
pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar,
pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah
uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah
kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI
atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas
Surat Berharga Pasar Uang.
2. Fasilitas
Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang
yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank
umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank
sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat
bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang
yang beredar berkurang.
3. Rasio
Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur
jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus
disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan
rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah
menaikkan rasio.
b)
Kebijakan moneter kualitatif
Kebijakan moneter yang bersifat
kualitatif biasanya berupa pengawasan dan imbauan bank sentral kepada kegiatan
perbankan. Maksudnya, bank sentral ( bank Indonesia) tidak campur tangan secara
langsung.
1.
Pengawasan pinjaman secara selektif ( kredit selektif)
Yaitu kebijakan yang digunakan untuk
mengendalikan dan mengawasi corak pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh
bank-bank
2. Himbauan
Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan
moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada
pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk
berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan
menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak
jumlah uang beredar pada perekonomian.
2.3
Strategi Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Indonesia
1. Mengembangkan
koridor pembangunan ekonomi Indonesia dengan cara membangun pusat-pusat
perekonomian di setiap pulau. Selain mengembangkan klaster industri berbasis
sumber-sumber superior. Baik komoditas maupun sektor. Koridor pembangunan
ekonomi Indonesia terbagi dalam empat tahap :
· Mengindentifikasikan
pusat-pusat perekonomian, misalnya ibukota provinsi.
· Menentukan
kebutuhan pengubung antara pusat ekonomi tersebut, seperti trafik barang.
· Validasi
untuk memastikan sejalan dengan pembangunan nasional, yakni pengaturan area
tempat tinggal dengan sistem infrastruktur serta fasilitas.
· Menentukan
hubungan lokasi sektor fokus, guna menunjang fasilitas. Misalnya menghubungkan
area pertambangan dengan kawasan pemrosesnya.
2. Memperkuat
hubungan nasional baik secara lokal maupun internasional. Hal ini bisa
mengurangi biaya transaksi, menciptakan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan
dan menyadari perlunya akses-akses ke sejumlah layanan. Seperti intra dan
inter-konektivitas antara pusat pertumbuhan serta pintu perdagangan dan
pariwisata internasional. Integrasi ekonomi merupakan hal terbaik untuk
mencapai keuntungan langsung dari konsentrasi produksi. Serta dalam jangka
panjang, meningkatkan standar kehidupan.
Saat ini, aktivitas ekonomi Indonesia terpusat di kota-kota,
khususnya Jawa dan Sumatra. Fasilitas transportasi yang bisa menyebabkan area
industri tak menjangkau pelosok. Pada jangka pendek, proyek-proyek yang perlu
dibangun di Jawa adalah TransJawa, TransJabodetabek, kereta jalur dua, Tanjung
Priok. Pembangunan tersebut diharapkan bisa berdampak langsung mengurangi
kemiskinan di Jawa yang melebihi 20 juta jiwa, dua kali populasi miskin Sumatra
yang sekitar tujuh juta jiwa. Pembangunan infrastruktur di Jawa bisa mempercepat
pertumbuhan ekonomi.
3. Mempercepat
kapabilitas teknologi dan ilmu pengetahuan nasional atau Iptek. Selain tiga
strategi utama ini, juga ada beberapa strategi pendukung seperti kebijakan
investasi, perdagangan dan finansial. Beberapa elemen utama di sektor Iptek
adalah meningkatkan kualitas pendidikan termasuk pendidikan kejuruan tinggi
serta pelatihannya. Meningkatkan level kompetensi teknologi dan sumber daya
ahli. Peningkatan aktivitas riset dan pengembangan, baik pemerintah maupun
swasta, dengan memberikan insentif serta menaikkan anggaran. Kemudian
mengembangkan sistem inovasi nasional, termasuk pembiayaannya. Saat ini,
masalah utama yang dihadapi adalah kemampuan riset dan pengembangan yang
digunakan untuk mencari solusi teknologi. Kemampuan pengguna untuk menyerap
teknologi yang ada. Serta transaksi antara riset dan pengembangan sebagai
pemasok solusi teknologi dengan penggunanya tak terbangun dengan baik.
2.4
Campur
tangan pemerintah dapat dibenarkan secara konstitusional
1. Dari
isi pembukaan UUD 1945 dengan Pancasilanya, dapat disimpulkan bahwa pembangunan
yang diselenggarakan oleh pemerintah haruslah diarahkan untuk :
a. Memajukan
kesejahteraan umum
b. Memajukan
kecerdasan kehidupan bangsa
c. Mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat
2. Dari
isi Pasal 33 UUD 1945 bersama dengan pasal 34 dan pasal 27 ayat 2 mengandung
amanat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial seluruh
rakyat melalui :
a. Penguasaan
cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang
banyak.
b. Penguasaan
bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya.
c. Pemeliharaan
fakir miskin dan anak-anak terlantar
d. Penyediaan
lapangan kerja
2.5
Kebijaksanaan
Pemerintah
Tujuan utama atau akhir kebijakan ekonomi
adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat.
Diukur secara ekonomi, kesejahteraan masyarakat tercapai bila tingkat
pendapatan riil rata-rata per kapita tinggi dengan distribusi pendapatan yang
retif merata. Tujuan ini tidak bisa tercapai hanya dengan kebijakan ekonomi
saja. Diperlukan juga kebijakan non kebijakan ekonomi saja. Diperlukan juga
kebijakan non ekonomi, seperti kebijakan sosial yang menyangkut masalah
pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ekonomi dan kebijakan non ekonom harus
saling mendukung.
BAB
III
PENUTUP
3.1
Kesimpulan
Dari
pembahasan di atas dapat penyusun simpulkan bahwa :
Bagi negara sedang berkembang
sebenarnya sulit untuk menyesuaikan antara pendapatan negara yang sedang
berkembang rendah sedangkan kebutuhan untuk menyediakan barang dan jasa serta
membelanjai pengeluaran yang lainya lebih besar. Sedangkan kebijakan campuran
adalah merupakan campuran daari dua kebijakan bdiatas yang di lakukan dengan
cara mengubah pengeluaran, pengenaan pajak ataupun jumlah uang yang beredar
secara bersama-sama.
3.2
Saran
Sebagai warga negara Indonesia, kita harus turut serta
mendukung pelaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.
Ø
Kita juga bisa menyampaikan saran atau kritikan kepada
pemerintah melalui kotak suara yang telah disediakan atau melalui media lain.
Ø
Dalam membuat suatu kebijakan, pemerintah juga harus
memikirkan dampak dari kebijakan tersebut untuk kesejaheraan masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Santoso, Budi, “Dinamika dan
Pertumbuhan Ekonomi rakyat dalam Perspektif Strategi Pembangunan”, dalam Daya
Saing Perekonomian Indonesia Menyongsong Era Pasar Bebas, Diterbitkan dalam
rangka Dies Natalis Universitas Trisakti ke-31, Media Ekonomi Publising (MEP),…
Tambunan, Tulus T.H., Perekonomian
Indonesia, Ghalia Indonesia, 1996.
